Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 40 Triliun Hingga Juli 2025

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital menembus Rp40,02 triliun hingga 31 Juli 2025. Angka ini menunjukkan kontribusi signifikan dari aktivitas digital terhadap pendapatan negara.

Rincian Penerimaan Pajak Digital

• PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE): Rp31,06 triliun
• Pajak fintech (peer-to-peer lending): Rp3,88 triliun
• Pajak SIPP (Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah): Rp3,53 triliun
• Pajak aset kripto: Rp1,55 triliun

Menurut Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, peningkatan penerimaan ini memperkuat ruang fiskal sekaligus menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha konvensional dan digital.

“Pajak digital bukanlah pajak baru, melainkan penyesuaian mekanisme pemungutan agar lebih praktis dan efisien bagi pelaku usaha,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).

Perusahaan Pemungut PPN PMSE

Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada periode tersebut, terdapat tiga perusahaan baru yang ditunjuk, yakni:

• Scalable Hosting Solutions OÜ
• Express Technologies Limited
• Finelo Limited

Sementara itu, pemerintah juga mencabut penunjukan tiga perusahaan, yaitu:

• Evernote GmbH
• To The New Singapore Pte. Ltd.
• Epic Games Entertainment International GmbH

Dari total pemungut PPN PMSE yang ditunjuk, sebanyak 201 perusahaan telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total Rp31,06 triliun.

Perkembangan Setoran PPN PMSE per Tahun

• 2020: Rp731,4 miliar
• 2021: Rp3,90 triliun
• 2022: Rp5,51 triliun
• 2023: Rp6,76 triliun
• 2024: Rp8,44 triliun
• 2025 (hingga Juli): Rp5,72 triliun

Pajak Kripto

Total penerimaan pajak kripto hingga Juli 2025 mencapai Rp1,55 triliun, terdiri dari:

• Rp246,45 miliar (2022)
• Rp220,83 miliar (2023)
• Rp620,4 miliar (2024)
• Rp462,67 miliar (2025)

Rinciannya:

• PPh 22: Rp730,41 miliar
• PPN DN: Rp819,94 miliar

Pajak Fintech

Sementara itu, pajak dari sektor fintech telah terkumpul Rp3,88 triliun hingga Juli 2025.

• Rp446,39 miliar (2022)
• Rp1,11 triliun (2023)
• Rp1,48 triliun (2024)
• Rp841,07 miliar (2025)

📌 Kesimpulan:

Pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia terus memperluas basis pajak negara. Dengan penerimaan pajak digital yang menembus Rp40 triliun hingga Juli 2025, pemerintah berhasil menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan regulasi pajak berjalan adil baik bagi pelaku usaha konvensional maupun digital.

#indonesia##FlashNews#