Rencana Membangun Bursa Minyak Sawit ala Indonesia, Bappebti Tawarkan Tiga Opsi

InfoSAWIT, JAKARTA – Lantaran harga minyak sawit mentah (CPO) masih mengacu di pasar spot CIF Rotterdam dan Bursa Berjangka Malaysia (MDEX), maka pemerintah mengambil sikap supaya Indonesia bisa pula mengatur harga CPO dunia, apalagi Indonesia selaku produsen utama minyak sawit global.

Maka itu Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengamanatkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk segera membentuk Bursa yang mampu menghasilkan patokan harga minyak sawit.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko, telah menyiapkan tiga opsi untuk mewujudkan bursa crude palm oil/minyak sawit mentah (CPO) pada Juni 2023, yakni pertama, bursa ini hanya melakukan pencatatan, pasarnya tidak bertemu di bursa sehingga nanti akan dibuat harga rata-rata seperti bursa Rotterdam.

Kata Didid, cara tersebut tidak efektif membentuk harga karena hanya mencatat harga yang sudah terjadi saja. “Ini bukan yang kami inginkan tapi yang paling mudah,” katanya saat diskusi media di Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Lantas opsi kedua, berupa volume perdagangan CPO di Bursa dilakukan sebanyak 10 persen dari total ekspor CPO, yang mana pada 2022 lalu total ekspor CPO mencapai 26 juta ton. “Dari 10 persen tersebut, akan dijadikan price discovery di mana pembeli dan penjual saling berinteraksi untuk mendapatkan harga. Setelah itu, ditarik menjadi price reference atau harga acuan,” katanya dilansir InfoSAWIT dari Antara.

Untuk cara tersebut, ungkap Didid, tantangannya adalah menentukan siapa yang masuk bursa CPO. Pihaknya masih harus membuat kajian lebih lanjut untuk menentukan opsi tersebut.

Kemudian opsi ketiga adalah seluruh CPO bisa masuk ke dalam bursa. Bappebti sendiri sampai saat ini masih terus mengkaji aturan mana yang bisa diterapkan pada bursa. Ia juga tidak menampik jika ke depannya akan ada alternatif lain untuk skema bursa CPO.

“Saya pikir ada jalan tol tapi ternyata belum dibangun, kami masih berusaha effort lah. Tentu kami akan menentukan di paruh pertama April ini, kami bisa menentukan jalannya seperti apa sehingga peraturannya bisa dibikin karena sekarang kami belum masuk ke peraturannya,” kata Didid.

Didid berharap bursa CPO bisa rampung pada Juni 2023 seperti yang telah ditargetkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Menurutnya, aturan-aturan yang ada pada bursa CPO harus digarap dengan sangat teliti. Sebab, tak ingin kehadiran bursa CPO malah membuat ekspor Indonesia jadi menurun. (T2)

Dicetak ulang dari InfoSAWIT, hak cipta isi berita dimiliki oleh pemilik asli.